TUGAS
SOFTSKILL 4 PAHAM KEKUASAAN&GEOPOLITIK
1.JELASKAN
TEORI PAHAM KEKUASAAN DAN GEOPOLITIK
1.
Paham-paham Kekuasaan
a. Paham
Machiavelli Machiavelli lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter;
kalau Raja adalah Raja yang absolut atau Tiran atau Pemerintahan yang otoriter/
dictator terkenal adagium Machiavelli bahwa Raja harus kuat seperti singa.
b. Paham
Kaisar Napoleon Bonaparte Napoleon menegaskan bahwa kekuatan politik harus
didukung oleh kekuatan ekonomi (ingat bahwa jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
akibat krisis moneter dan ujungnya menjadi krisis ekonomi)
c. Paham
Jendral Clausewitz Karena Clausewitz seorang tentara tidak heran bahwa dalilnya
tidak lepas dari perang adapun dalilnya bahwa perang adalah kelanjutan politik
dengan cara lain. Clausewitz menghalalkan perang untuk mencapai tujuan politik.
d. Paham
Fuerbach dan Hegel Teori Fuerbach dan Hegel melahirkan paham libberalisme yang
ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme.
e. Paham
Lenin Paham Lenin melahirkan komunisme yang berpangkal dari kelompo/komunal
yang mementingkan kelompok/Negara sebaliknya faham liberalism lahir dari
individualism dimana Negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi/warga.
f. Paham Lucien
dan Sidney Karena politik dianggap kotor maka kedua tokou tersebut menghendaki
agar berpolitik itu harus santun/politik berbudaya.
2.
Geopolitik
Arti
geopolitik secara harfiah adalah geo asal dari geografi dan politik artinya
pemerintahan jadi geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan
yang disesuaikan /ditentukan oleh kondisi/konfigurasi geografinya (contoh NKRI
memilih Negara Kesatuan karena kondisi/konfigurasi geografinya berupa Negara
Kepulauan).
a.
Pandangan/ajaran Frederich Ratzel dan Rudolf Kjellen Kedua tokoh ini
mengibaratkan Negara itu adalah/merupakan mahluk hidup, oleh karena Negara
dianalogkan sebagai mahluk maka kalau Negara itu sudah tidak lagi mempunyai
ruang hidup (lebens raum) dihalalkan mencari bahkan kenyataannya mencuri ruang
hidup yang baru berupa negara orang/bangsa lain. inilah cikal bakal timbulnya
penjajahan di muka bumi ini.
b.
Pandangan/ajaran Karl Haushofer dan Sir Halford Mackinder Teori Ratzel dan
Kjellen dijabarkan oleh Haushofer dan mackinder dari Jerman (seperti kita
ketahui bahwa Negara Jerman terletak di daratan Eropa dan tidak mempunyai
laut/lautan) maka teori ini disebut wawasan benua/darat adapun dalilnya :
Barangsiapa yang ingin menguasai dunia kuasailah "jantung dunia"
(yang dimaksud dunia ialah benua Eropa, Afrika dan Asia) karena itu teori ini
disebut teori jantung. Teori ini dilaksanakan oleh Hitler dengan timbulnya
Perang Dunia II.
c.
Pandangan/ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan
d. Kedua
Tokoh ini berasal dari Inggris (seperti kita ketahui bahwa Negara Inggris
adalah Negara Kepulauan/kelautan sehingga kedua tokoh ini berwawasan laut atau
bahari dengan dalilnya : Barang siapa ingin menguasai dunia kuasailah
perdagangan dengan armada laut yang tangguh dan kuat (antara lain Negara
Inggris, Spanyol, Portugis dan Belanda).
e. Pandangan/ajaran Mitchel, Saversky, Douhet dan Fuller Menurut Tokoh-tokoh ini bahwa suatu Negara itu selain berdaulat di darat, laut dan udara berdaulat juga di angkasa/dirgantara maka Tokoh-tokoh tersebut termasuk wawasan dirgantara. Masalahnya seberapa jauh suatu negara berdaulat di angkasa? Saat ini pada umumnya Negara-negara sudah menguasai ruang angkasa di ruang geostasioner.
f.
Pandangan/ajaran Nicholas J Spykmen Pendapat Spykmen bahwa setiap Negara
berdaulat baik didara, laut dan udara, ajaran ini disebut teori gabungan, teori
kombinasi/campuran, teori daerah batas atau teori Rimland (NKRI menganut teori
ini).
g. Paham
Bangsa Indonesia tentang kekuasaan/kekuatan Bahwa Bangsa Indonesia cinta damai
tetapi lebih cinta kemerdekaan.
h. Paham
Bangsa Indonesi tentang Geopolitik Oleh karena bentuk NKRI berupa Negara
Kepulauan sebagai satu kesatuan wilayah dimana 65% berupa lautan maka laut
merupakan penghubung.
2.
JELASKAN PAHAM KEKUASAAN DAN GEOPOLITIK YANG ADA DI INDONESIA
Jelaskan geopolitik dan paham kekuasaan
bangsa indonesia
Geopolitik Indonesia
bagaimana kondisi geopolitik di Indonesia? adalah wawasan nasional Indonesia yang dipahami secara universal yang tak lain adalah berjiwa dan berpaham geopolitik.
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi Pancasila menganut paham perang dan damai dalam sebuah ungkapan ‘Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan'. Jelas, Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan serta adu kekuatan karena mengandung ekspansionisme dan persengketaan.
Akan tetapi tidak kemudian Indonesia menutup praktek teori Geopolitik. Hal ini bisa dilihat dari konsep Archipelago yang mengatakan bahwa lautlah penghubung daratan sehingga negara menjadi satu yang utuh dan kita menyebutnya dengan negara kepulauan.
bagaimana kondisi geopolitik di Indonesia? adalah wawasan nasional Indonesia yang dipahami secara universal yang tak lain adalah berjiwa dan berpaham geopolitik.
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi Pancasila menganut paham perang dan damai dalam sebuah ungkapan ‘Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan'. Jelas, Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan serta adu kekuatan karena mengandung ekspansionisme dan persengketaan.
Akan tetapi tidak kemudian Indonesia menutup praktek teori Geopolitik. Hal ini bisa dilihat dari konsep Archipelago yang mengatakan bahwa lautlah penghubung daratan sehingga negara menjadi satu yang utuh dan kita menyebutnya dengan negara kepulauan.
3.
JELASKAN UNDANG-UNDANGTENTANG HUKUM LAUT DI INDONESIA
Pemerintah
Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia hal ini dirasa
sangat merugikan bangsa Indonesia sehingga pada tanggal 13 Desember 1957, saat
pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman
pemerintah yang dikanal dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Negara
Republik Indonesia merupakan negara kepulauan ( Archipelagie State ). Pada
dasarnya konsep deklarasi ini menyatakan bahwa semua laut atau perairan
diantara pulau-pulau Indonesia tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik
Indonesia ( NKRI ) karena laut antar pulau merupakan laut penghubung dan satu
kesatuan dengan pualu-pulau tersebut.
Adapun
pertimbangan-pertimbangan yang mendorong perombakan batasan wilayah NKRI sebagai
berikut :
1.
Bahwa bentuk Geografi Indonesia yang
berwujud negara kepulauan, yang terdiri atas 13.000 lebih pulau-pulau besar dan
kecil yang tersebar di lautan.
2.
Demi untuk kesatuan wilayah NKRI,
agar semua kepulauan dan perairan ( selat ) yang ada diantaranya
merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu
dengan yang lainnya atau antar pulau dengan perairannya.
3.
Bahwa penetapan batas perairan
wilayah sebagaimana menurut “Teritoriale
Zee en Mariteme Kringen Orelonantie 1939” yang dimuat di dalam Staatsblad
1939 no 442 pasal 1 ayat ( 1 ) sudah tidak cocok dengan kepentingan Indonesia
setelah merdeka.
4.
Bahwa Indonesia setelah berdaulat
sebagai suatu negara yang mrdeka, mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban
untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara
serta bangsanya.
Deklarasi
Djuanda ini disahkan melalui UU no 4 / PRT / 1960 tenyang perairan Indonesia
dan menjadi tonggak Sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan
Wawasan Nusantara, yang merupakan konsepsi kewilayahan.
Dari
Deklarasi Djuanda ini, maka sebagian besar hasil perjuangan bangsa Indonesia
mengenai hukum laut Internasional tercantum dalam konfrensi PBB tentang hukum
laut yang dikenal dengan United Nation
Conferention on The Law of The Sea (Unclos) III tahun 1982 yang
selanjutnya disebut hukum laut (Hukla) 1982. pemerintahan Indonesia merasifikan
Hukla 1982 dengan UU no 17 tahun 1985. Upaya mencantumkan wilayah NKRI dalam UU
1945 diawali dari perubahan ke dua dan terus berlanjut sampai pada pasal 25 A
tercantum NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan UU.
Berdasarkan
Hukla, batas laut teritorial sejauh maksimum 12 mil dari laut dari garis
pantai, sedangkan garis pantai didefinisikan sebagai muka laut terendah. Jika
dua negara bertetangga mempunyai jarak antara pantainya kurang dari 24 mil laut
( 1 mil laut = 1852 m ), batas teritorial antara 2 negara tersebut adalah
Median.
Adapun
aturan hukum tentang wilayah laut ( perairan ) yang relevan dengan beberapa
ketentuan UUD 1945
1.
Ketentuan-ketentuan UUDS 1945 dan
ketetapan MPR yang diimplementasikan :
1.1. Pembukaan UUD 1945 alenia IV
1.2. UUD 1945 pasal 1 ayat ( 1 )
1.3. UUD 1945 pasal 30 ayat ( 1 )
1.4. Ketetapan MPR no II / MPR / 1983
2. Peraturan
perundang-undangan tentang wilayah laut ( perairan ) yang
mengimplementasikannya
2.1. Undang-undang no 4 PRP tahun 1960 tentang perairan
Indonesia ( Wawasan Nusantra )
2.2. Peraturan pemerintah no 8 tahun 1962 tentang lalu
lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia.
2.3. Keputusan Presiden RI no 16 tahun 1971, tentang
pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan asing dalam wilayah
perairan Indonesia.
2.4. UU no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
2.5. UU no 5 tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Ekslkusif
Indonesia
2.6. Peraturan Pemerintah no 15 tahun 1984 tentang
pengolahan SDA hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2.7. UU no 20 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok
pertahanan keamanan NKRI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar