1.SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
Sejarah perkembangan hak
asasi manusia (HAM) di Indonesia sudah ada sejak lama. Indonesia adalah negara
berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat kita lihat
dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalam negara hukum mengandung
pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum,
tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.
Salah satu tujuan hukum
adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan masyarakat,
sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi dari pelaksanaan hak asasi
manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak
asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum adalah
keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk
ke dalam persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan hukum.
Dalam negara kesatuan RI
sumber dari tertib hukum adalah Pancasila artinya dalam pembuatan suatu produk
hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan kaedah Pancasila. Sebagai suatu
falsafah bangsa Pancasila juga memberikan warna dan arah, bagaimana seharusnya
hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu pola hidup
bermasyarkat sesuai dengan hukum dan Pancasila.
Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila
bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan
martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk individu dan
mahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat haruslah mewujudkan
keselarasan hubungan:
- Antara manusia dengan penciptanya.
- Antara manusia dengan manusia.
- Antara manusia dengan masyarakat dan negara.
- Antara manusia dengan lingkungannya.
- Antara manusia dalam hubungan antar bangsa.
Maka dapat dilihat
kritetia hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hak dan kewajiban asasi
manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat pada manusia sebagai
karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan
bernegara berdasrkan Pancasila dan UUD tahun 1945.
Di samping Pancasila
sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun 1945 sebagai landasan
konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945 haruslah melihat secara
keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945 dari pembukaan, batang tubuh dan
penjelasannya. Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan sumber motivasi, sumber
inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagai staatsfundamental norm
Indonesia.
Thomas Hobbes mengatakan
bahwa “setiap bangsa cenderung mempertahankan kehidupannya, sehinggga semua
kegiatan manusia dan masyarakat manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk
mempertahankan hidup serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bangsa”.
Pandangannya ini sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah menentukan jalan
hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah dan
indikasi bahwa Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan
Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan berperan aktif dalam
kancah internasional baik di dalam maupun di luar forum PBB.
Peran Indonesia dalam
perjuangan hak asasi internasional sejalan dengan tekad bangsa Inodnesia yang
tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban
dunia, Indonesia telah aktif dalam usaha menegakkan penghormatan hak-hak asasi
manusia di forum internasional sesuai dengan prinsip-prinsip PBB.
Salah satu peran aktif di Indonesia yang penting, setelah
diterimanya Universal Declaration of Human Rights oleh negara-negara yang
tergabung dalam PBB tahun 1948, adalah diselengarakannya Konferensi Asia Afrika
di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat
pernyataan sikap negara-negara peserta bertekad untuk menjunjung tinggi:
- Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB
- Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua Negara
- Pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua bangsa besar dan kecil
- Tidak akan melakukan intervensi dan mempengaruhi urusan dalam negari lain
- Penghormatan atas hak setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB
- Menghindarkan diri dari penggunaan cara pertahanan kolektif untuk kepentingan tertentu dari sikap kekuatan besar dan menghindarkan diri dari tindak melakukan tekanan terhadap negara lain
- Menahan diri dari tindakan-tindakan atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap Negara
- Menyelesaikan segala sengketa internasional dengan cara damai seperti negoisasi, konsiliasi, arbitrase atau pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB
- Menjunjung tinggi kepentingan timbal balik dan kerjasama internasional.
- Menghormati prinsip keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.
Bagi bangsa Indonesia
pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang
tubuhnya yang menjadi hukum dasar tertulis dan acuan untuk setiap peraturan
hukum yang di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD
tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh sebelum
lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The Universal Declaration of Human Rights
1948).
Di dunia ini terdapat
perbedaan-perbedaan yang menyolok di berbagai bidang seperti di tingkat
internasional dikenal negara maju, negara berkembang dan negara miskin, negara
adikuasa dengan dunia ketiga, negara liberal dengan negara komunis dan di
tingkat nasional pun terdapat hal-hal yang berbeda.
Dalam konterks Pembukaan
UUD tahun 1945 dapat dililhat bahwa bersirinya Negara Republik Indonesia adalah
hasil perjuangan untuk menegakkan HAM Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
merdeka. Pembukaan UUD tahun 1945 dengan jelas mencerminkan tekad bangsa
Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dari penindasan penjajah “Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan
berdasarkan pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia tekad melepaskan diri
dari penjajahan itu akan diisi dengan upaya-upaya mempertahankan eksistensi
bangsa dengan:
- Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melilndungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan tersebut
dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi landasan hak dan kewajiban asasi
seluruh warga negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar yang
melandasi segala hukum dan kebijaksanaan yang berlaku di negara Republik
Indonesia.
Hal ini berarti
Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk dalam merumuskan
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi HAM. Karena Pancasila
merupakan akar filosofis jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai
macam suku yang memiliki berbagai macam corak budaya. Dasar-dasar pemikiran dan
orientasi Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada dan nilai-nilai yang terdapat
dalam budaya bangsa. Kebudayaan bangsa tersebar di seluruh kepulauan Indonesia
yang terdiri dari kebudayaan tradisional yang telah hidup berabad-abad, maupun
kebudayaan yang sudah modern yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lain.
Selain itu, Pancasila juga mempunyai nilai historis yang mencerminkan
perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dengan pengorbanan baik harta maupun
jiwa sejak berdirinya Budi Utomo pada permulaan abad XX (tahun 1908)yang
diikuti dengnan berbagai peristiwa sejarah dalam upaya melepaskan diri dari
belunggu penjajahan. Perjuangan yang memperlihatkan dinamika bangsa yang
memberikan khas corak yang khas bagi Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang
ingin kemerdekaan dan kemandirian. Maka Pancasila harus dipegang teguh sebagai
prinsip utama.
Kebebasan dasar dan
hak-hak dasar yang disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Dilihat dari
pilihan yang telah ditetapkan bersama terutama dari Bapak Pendiri Bangsa (The
Founding Father) yang bercita-cita terbentuknya negara hukum yang demokratik,
maka jiwa atau roh negara hukum demokratik tersebut ada sejauh mana hak asasi
itu dijalani dan dihormati. Apabila dilihat UUD sebelum diamandemen, hak asasi
tidak tercantum dalam suatu piagam yang terpisah melainkan tersebar dalam
beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan diumumkan secara singkat. Karena situasi
yang mendesak pada pendudukan Jepang tidak ada waktu untuk membicarakan HAM
lebih dalam. Lagipula, waktu UUD 1945 dibuat Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB
belum lahir, HAM diatur di Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam
Batang Tubuh yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31,
pasal 33, dan pasal 34.
Dari kajian pasal-pasal tersebut dikemukakan:
- HAM itu meliputi baik yang bersifat klasik maupun yang bersifat sosial. HAM/ warganegara yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2). Yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1) dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam pasal 30 tidak termasuk dalam HAM yang klasik maupun yang sosial. Dengan demikian HAM yang timbul karena hukum (legal rights).
- HAM yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk tidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan kemerdekaan. Contohnya bunyi pasal 28 dan pasal 29 ayat (2).
- HAM yang berkenaan dengan warga negara Indonesia dengan tegas dikatakan “tidak”. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1).
- Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang (pendidikan dan kebutuhan hidup)
- Belum/tidak adanya hukum atau peraturan positif aplikasi dalam kehidupan bernegara.
HAM di Indonesia sebagai
pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan Deklarasi HAM PBB 1948.
Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan barang asing terbukti dengan terjadinya
perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia). Sidang periode pertama BPUPKI terbagai dua yaitu,
pertama berlangsung dari tanggal 19 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang periode
kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang I BPUPKI
mendengar pidato Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta terlihat
perbedaan pandangan mereka mengenai konsep-konsep “kebebasan” seperti di negara
Barat.
Di lain pihak, Muhammad
Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak dicantumkan dalam UUD, hak-hak
masyarakat tidak akan ada artinya dihadapan negara. Kemudian masih pada masa
sidang II, terjadi perdebatan langsung antara para tokoh tersebut. Dalam
rancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas pada waktu itu Muhammad Hatta
tidak menemukan pasal tentang HAM dan kebebasan, karena itu beliau angkat
bicara,” Saya menginginkan pasal-pasal yang mengakui HAM”.
Namun Soepomo menapik
Muhammad Hatta, pasal-pasal tersebut tidak perlu ada karena hanya akan
memberikan peluang kepada paham individualisme, perseorangan, padahal kita
ingin kekeluargaan, katanya. Dalam perdebatan ini, Soepomo didukung oleh
Soekarno sedangkan Muhammad Hatta didukung oleh Muhammad Yamin.
Akhirnya para pendiri
Republik Indonesia dengan jiwa besar setuju untuk kompromi. Maka lahirlah pasal
27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 1945. Proses perumusan tersebut sekaligus
menunjukkan bahwa sejak awal pendekatan musyawarah mufakat sudah muncul sebagai
fakta-fakta sejarah yang menyangkut proses penyusunan pasal 28 UUD tahun 1945
diungkapkan oleh Muhammad Yamin.
Di Indonesia HAM telah mendapat tempat dan diatur di dalam:
- UUD tahun 1945
- Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 48 tahun 1993 tanggal 26 Mei 1993
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 19998 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.
- Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 68 tahun 1998.
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam secara Tidak Manusiawi dalam Merendahkan Martabat Manusia Lainnya tahun 1984 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tanggal 24 September 1998.
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 tanggal 25 Mei 1999.
2. PASAL YANG TERDAPAT
DI BAB 10A UUD 1945 TENTANG HAM
•
Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A)
• Hak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 B Ayat 1)
• Hak anak untuk kelangsungan hidup,
tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2)
• Hak untuk mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C Ayat 1)
• Hak untuk mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya
(Pasal 28 C Ayat 1)
• Hak untuk mengajukan diri dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C Ayat 2)
• Hak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan
hukum (Pasal 28 D Ayat 1)
• Hak untuk bekerja dan mendapat
imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D
Ayat 3)
• Hak untuk memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D Ayat 3)
• Hak atas status kewarganegaraan
(Pasal 28 D Ayat 4)
• Hak kebebasan untuk memeluk agama
dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28 E ayat 1)
• Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E
Ayat 1)
• Hak memilih kewarganegaraan (Pasal
28 E Ayat 1)
• Hak memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali (Pasal 28 E Ayat
1)
• Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28 E Ayat 2)
• Hak kebebasan untuk berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3)
• Hak untuk berkomunikasi dan
memeperoleh informasi (Pasal 28 F)
• Hak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28 G Ayat 1)
• Hak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G Ayat 1)
• Hak untuk bebeas dari penyiksaan
(torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G
Ayat 2)
• Hak untuk hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat (Pasal 28 H Ayat 1)
• Hak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan (Pasal 28 H Ayat 1)
• Hak untuk mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H Ayat 2)
• Hak atas jaminan sosial (Pasal 28
H Ayat 3)
• Hak atas milik pribadi yang tidak
boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28 H Ayat 4)
• Hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I Ayat 1)
• Hak untuk bebas dari perlakuan
diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
diskriminatif (Pasal 28 I Ayat 2)
• Hak atas identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional (Pasal 28 I Ayat 3)
3. MENURUT SAUDARA
APAKAH PERAN HUKUM DI INDONESIA SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK?JELASKAN.BERIKAN
CONTOHNYA
Menurut saya jalannya hukum di indonesia belum
berjalan maksimal.Sloga tentang pandangan hukum tidak memandang bulu belum
berjalan sepenuhnya.Karena masih ada oknum-oknum nakal yang menyelewengkan
hukum demi uang dan jabatan.
CONTOHNYA:
Kasus yang di alami anak dari hatta radjasa ysng
mendapatkan perlindungan hukum berlebihan.Sedangkan kasus yang di alami cukup
berat dan merugikan banyak orang.Tetapi apabila itu di alami di kalangan biasa
mungkin hukuman yang diterima lebih berat.Itu jelas membuktikan bahwa tidak
berjalannya hukum di indonesia dengan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar